SIAK, MediaKoran.ID – Menjawab transparansi anggaran terkait tuntutan pada aksi mahasiswa yang terjadi pada Rabu (30/4), Wakil Bupati Siak Sampaikan Pemerintah Kabupaten Siak memastikan realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2024 menemui titik terang.
Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Siak Husni Merza saat memberikan keterangan kepada awak media, di Siak Sri Indrapura, Rabu (30/4/2025).
Dalam aksi yang digelar di Kantor Bupati Siak tersebut, Husni menyampaikan bahwa Ia bersama beberapa instansi terkait sudah menunggu untuk menyambut aspirasi mahasiswa.
“Kami sudah menunggu adik-adik mahasiswa di Kantor sejak pagi, namun karena waktu dan ada jadwal yang harus kita jalankan, kita mengikuti zoom Meeting, namun kami tetap berusaha segera selesai dan dapat menemui secara langsung para mahasiswa yang melakukan aksi, seperti yang diperintahkan Bupati yang memang berhalangan hadir,” terangnya.
Wabup juga menyampaikan terkait tuntutan yang diterima pihak pemerintah telah menjawab dan akan menindaklanjuti, karena beberapa telah dilaksanakan, dan beberapa akan menjadi evaluasi.
Untuk menjawab terkait transparansi anggaran dan tunda bayar, Wabup juga menjelaskan keuangan Kabupaten Siak dan berupaya menstabilkan perekonomian dalam efisiensi anggaran saat ini.
Menurut data resmi yang diterima dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Siak tahun 2024 telah terealisasi 100 persen.
Sementara, Dana Alokasi Umum (DAU) sudah mencapai 98 persen. Capaian ini juga diakui oleh kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak di wakili Kepala Bidang Pembiayaan, Rori Erlangga.
Namun demikian, Wakil Bupati Siak menjelaskan bahwa meskipun dana tahun 2024 dari pusat sudah hampir sepenuhnya terealisasi, tunda bayar tetap terjadi karena faktor akumulasi tunggakan dari tahun 2023.
“Tahun 2023, masih terdapat sisa kurang bayar dari pusat sebesar Rp175 miliar lebih dan DBH pajak yang belum disalurkan dari provinsi tahun 2024 sebesar Rp57 miliar,” sebutnya.
Selain itu, sambung Husni, untuk realisasi Dana (PI) tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp156 miliar, hanya tercapai sebesar Rp70 miliar.
Namun demikian untuk tahun 2025, realisasi TKDD yang baru berjalan selama empat bulan menunjukkan Dana Bagi Hasil telah masuk sebesar 24 persen dan DAU sebesar 30 persen. Capaian ini dianggap wajar mengingat tahun anggaran masih berjalan.
Husni menegaskan, Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya maksimal untuk memperjuangkan pencairan kekurangan dana tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menjaga kelancaran operasional pemerintahan.
“Kami tetap mengutamakan pembayaran kebutuhan prioritas seperti gaji, honorarium, operasional, perjalanan dinas (SPPD), sementara untuk TPP mungkin akan mengalami penyesuaian waktu realisasi,” ujar Husni Merza.
Pemkab Siak juga berkomitmen tetap transparan kepada masyarakat berkaitan kondisi keuangan daerah serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengatasi kendala tunda bayar.
“Yang pasti, prinsip kami adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan pembangunan daerah tetap berlanjut,” tandasnya.
Laporan : Sary
Editor : Koko Haryadi